HUKUM KEPAILITAN

Buku ini mengulas hukum kepailitan sebagai satu kesatuan sistem hukum yang mengatur hubungan antara debitur, kreditor, dan negara dalam situasi ketidakmampuan membayar utang. Pembahasan diawali dengan penjelasan konseptual mengenai kepailitan, tujuan penerapannya, serta prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan tersebut, kemudian ditelusuri melalui kerangka normatif yang berlaku di Indonesia. Landasan yuridis kepailitan dikaji secara sistematis dengan menempatkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan pelaksananya dalam kaitan yang utuh dengan hukum perdata dan hukum perusahaan. Selanjutnya, buku ini membahas subjek dan objek kepailitan secara mendalam, termasuk kedudukan debitur, kreditor, kurator, serta ruang lingkup harta pailit dan batasan perlindungan hukum atas harta tertentu.

Alur pembahasan kemudian bergerak pada aspek prosedural dan implikasi yuridis kepailitan, mulai dari mekanisme pengajuan permohonan, proses pemeriksaan di pengadilan, hingga pengelolaan dan penyelesaian harta pailit. Hak dan kewajiban para pihak dianalisis secara berimbang untuk menunjukkan dinamika kepentingan dalam proses kepailitan. Buku ini juga menempatkan kepailitan dalam konteks penyelesaian utang yang lebih luas dengan mengulas alternatif nonlitigasi, restrukturisasi perusahaan, serta perkembangan isu kontemporer, seperti kepailitan lintas negara dan tantangan era digital. Dengan pendekatan akademik populer yang runtut dan analitis, buku ini memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman komprehensif tentang kepailitan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan kegiatan usaha.