KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN PUBLIK: MENIMBANG POPULARITAS DAN KETAHANAN FISKAL

Keberlanjutan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kemampuan pemerintah membiayai belanja, tetapi juga oleh bagaimana keputusan publik dibuat, sumber daya dialokasikan, risiko dikelola, dan kepentingan masyarakat masa kini diseimbangkan dengan kebutuhan masa depan. Kebijakan yang populer dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan publik, tetapi tanpa kapasitas fiskal yang memadai dapat menimbulkan kekakuan anggaran dan tekanan pembiayaan dalam jangka panjang. Karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan populis, kapasitas fiskal, ruang fiskal, kualitas belanja, kemandirian daerah, dan daya tahan fiskal menjadi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang responsif sekaligus berkelanjutan. Perspektif tersebut relevan tidak hanya bagi pengelola keuangan daerah, tetapi juga bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kualitas tata kelola keuangan publik.

Uraian dalam buku ini mengembangkan pemahaman tersebut melalui pembahasan mengenai dinamika politik dan pengelolaan APBD, desentralisasi fiskal, struktur pendapatan dan belanja, risiko fiskal, serta kualitas dan fleksibilitas keuangan daerah. Kajian mengenai Kota Pangkalpinang memperlihatkan penerapan kerangka daya tahan fiskal melalui Fiscal Resilience Scorecard, tata kelola data, dan pemetaan berbagai dimensi fiskal. Pembahasan selanjutnya diarahkan pada strategi penguatan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, spending review, Medium-Term Fiscal Framework, fiscal buffer, Matriks Trade-Off Kebijakan, serta manajemen risiko dan pengambilan keputusan kebijakan populis. Pada bagian akhir, disusun peta jalan keberlanjutan fiskal melalui tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilengkapi mekanisme monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Dengan perpaduan landasan konseptual dan pendekatan praktis, buku ini dapat menjadi referensi untuk memperluas wawasan serta mendukung kemampuan analitis dalam memahami dan mengelola kebijakan fiskal daerah secara lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan